PALEMBANG, BERITASIP.COM – Menyikapi temuan BPK RI tahun 2020 terhadap kinerja beberapa OPD di kota Palembang ada 6 item yang jadi garis besar lembaga audit Negera tersebut untuk di Tindaklanjuti segera.
Adapun 6 temuan tersebut yang tertuang dalam LHP dan IHPS semester I tahun 2021 meliput dinas pendidikan, pertanian , kesehatan dan setor laba PDAM 2019 yang tertunda.
Koordinator Komunitas Anti Korupsi Indonesia ( K MAKI Sumsel ) mengatakan, pihaknya telah membeeikan dukungan kepada Pemkot Palembang untuk menyelsaikan perkara ini.
“Sebelumnya kami sudah berniat baik, sebagai mitra kerja yang baik kami lakukan aksi damai dengan tujuan dukung atau support Pemkot Palembang untuk segera menyelesaikan temuan tersebut sebelum ada masuk ranah hukum. Tetapi tidak satupun pejabat Pemkot Palembang menanggapi dari aksi tersebut, sampai solusi terakhir laporan tersebut di berikan ke pada pejabat teras kantor walikota, kemanakah pejabat lainnya ,” kata Boni Belitong.
Dalam aksi yang dilakukan, pihaknya menyerahkan data data yang penting terkait dugaan penyimpangan di tahun 2020.
“Sisenyalir belum ditindaklanjuti oleh opd opd yang bersangkutan, dengan ini sudah melampaui batas 60 hari waktu yang sudah di tentukan,” ujar Boni.
Selain itu, K MAKI diketahui akan menindaklanjuti ke ranah hukum asset ribuan kendaraan dinas yang tidak memiliki BPKB serta status hukum kendaraan plat ganda.
