Palembang,BeritaSip.com – Puluhan massa tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemerhati Situasi terkini (PST) melakukan aksi demonstrasi di Kejati Sumsel. Selain mempertanyakan laporan beberapa waktu lalu, PST juga kembali menyampaikan laporan pengaduan terkait 13 item pekerjaan di lingkungan Pemprov Sumsel.
Diketahui, 13 paket pekerjaan tersebut yakni pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan kegiatan yang dilaporkan yakni Pembangunan Sekat Kanal Kontraktual KHG Sungai Kalumpang Paket -1 T.A 2021 sumber dana APBN dikerjakan oleh CV LA dengan nilai kontrak Rp 1.382.334.152 dan Pembangunan Sekat Kanal Kontraktual KHG Sungai Kalumpang Paket-2 TA 2021 Sumber Dana APBN dikerjakan oleh CV RM dengan nilai kontrak Rp1.155.932.534.
Badan Pendapatan Daerah pada Pemeliharaan atau Rehalibitasi Gedung Kantor dan Sarana Pendukung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 1 TA 2021 Sumber Dana APBD, yang dikerjakan oleh CV RE dengan nilai kontrak Rp2.136.902.000 dan Pengadaan Cetakan Sticker Berpengaman (Road Taxi) Keperluan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2021 Sumber Dana APBD yang dikerjakan oleh PT JT Tbk, dengan nilai kontrak Rp 1.237.474.000.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Pembangunan PSU Permukiman MBR (Pilot Project Green Housing), Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumber Dana APBD-P T.A 2021 dikerjakan oleh CV AA dengan nilai kontrak Rp 1.573.708.600, Pembangunan Pagar Kawasan dan Prasarana Lainnya di Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Kota Palembang Sumber dana APBD-P TA 2021 dikerjakan oleh CV CIP dengan nilai kontrak Rp 1.372.880.200 dan Pembangunan Gerbang Pagar dan Prasarana Lainnya di Kawasan Monpera, Sumber Dana APBD-P T.A 2021 yang dikerjakan oleh CV R98 dengan nilai Kontrak Rp2.359.831.800.
Kemudian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang yakni pada Pembangunan Jalan Akses Musi 6 (Jl.Faqih Usman – Jl.Wahid Hasyim), Sumber Dana APBD TA 2021 yang dikerjakan oleh BK dengan nilai kontrak Rp 9.949.203.202, Pembanguna Jalan Exit Tol Mesuji, Sumber Dana APBD T.A 2021 yang dikerjakan oleh CV DAM dengan nilai kontrak Rp 7.916.044.000, Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Kab.OKI – Sp.Kepuh, Sumber dana APBD TA 2021 yang dikerjakan oleh PT JR dengan nilai kontrak Rp12.619.410.218, serta Rehalibitasi Jalan Sp Meranjat – Batas Kab.Muara Enim, Sumber Dana APBD TA 2021 yang dikerjakan oleh CV PRP dengan nilai kontrak Rp 5.923.740.300.
Serta Dinas Perpustakaan Kegaiatan pada Belanja Persedian untuk dijual / diserahkan – persediaan untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat, Sumber Dana APBD TA 2021 yang dikerjakan oleh Cv AKP dengan nilai kontrak Rp1.098.900.000, Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Sumber dana APBD TA 2021 yang dikerjakan oleh DMP dengan nilai Kontrak Rp2.356.775.321.
“Berdasarkan hasil monitoring dari Lembaga kami dilapangan terkait beberapa item kegiatan yang menggunakan keuangan Negara, terkait 13 Kegiatan Proyek yang dikelola 5 OPD Dinas di Pemprov Provinsi Sumatera Selatan selaku pengawasan dari kontrol sosial yang mana hari ini mengadakan aksi damai dalam agenda melaporakan dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi pada 13 kegiatan proyek yang dikelola 5 OPD Dinas di Pemprov Provinsi Sumatera Selatan,” kata Alex dalam orasinya, Kasmis (29/9/2022).
Dengan demikian, PST meminta Kejati Sumsel untuk memanggil dan memeriksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada terkait 13 Kegiatan Proyek yang dikelola 5 OPD Dinas di Pemprov Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
“Panggil dan periksa PPK dan KPA terkait. iduga 13 kegiatan proyek yang dikelola 5 OPD Dinas di Pemprov Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021 tersebut tidak sesuai pada Gambar Kegiatan, Spesifikasi Teknis Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rekapitulasi Bill and Quantity,” ungkapnya.
Aksi PST pun disambut baik oleh Riki Ramadhan selaku Kasi C Intelejen Kejati Sumsel. Hal ini pun dikatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke atasannya untuk proses lebih lanjut.
