PALEMBANG – Kondisi internal KONI Sumatera Selatan (Sumsel) tengah memanas. Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (FORSICABOR) secara resmi melayangkan aspirasi kepada KONI Sumsel dengan tuntutan serius yang mengarah pada perombakan kepemimpinan. Namun mereka menegaskan, langkah ini bukan aksi demonstrasi, melainkan bentuk keprihatinan atas dugaan pelanggaran Anggaran Dasar KONI, khususnya Pasal 29 Ayat 3 Tahun 2020.
Ketua FORSICABOR Sumsel, Lidayanto, menyebutkan bahwa kepatutan Ketua Umum KONI Sumsel dinilai tak lagi memenuhi syarat.
“Ketua Umum saat ini adalah anggota DPR RI. Kesibukan beliau di Senayan membuat roda organisasi KONI tidak berjalan optimal di daerah, sebagaimana mestinya,” tegasnya, Rabu (9/4/2025).
FORSICABOR pun menuntut agar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) segera digelar dalam waktu maksimal 30 hari ke depan. Bila tidak direspons, mereka mengancam akan mengambil alih penyelenggaraannya.
“Tujuannya jelas: menyelamatkan organisasi dan mengembalikan fokus KONI kepada pembinaan olahraga di daerah,” ujar Lidayanto.
Diketahui, dalam rapat anggota KONI tahun 2024, sebanyak 53 cabang olahraga (cabor) telah menandatangani pemandangan umum yang isinya merekomendasikan pergantian Ketua Umum.
“Ini bukan mosi tidak percaya dalam makna keras, tapi bentuk permohonan agar Ketua fokus menjalankan tugas negara, sementara KONI dikelola oleh sosok yang siap dan aktif di lapangan,” jelasnya lagi.
FORSICABOR juga meminta Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel untuk menangguhkan pencairan dana hibah KONI tahun 2025.
“Sampai konflik internal ini tuntas, alangkah baiknya dana tidak dicairkan dulu. Jika tak kunjung ada solusi, kami mendorong agar tugas teknis KONI dilimpahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel,” imbuhnya.
Sekretaris Umum KONI Sumsel, H. Tubagus Sulaiman, MH, merespons cepat aspirasi tersebut. Ia mengaku pihaknya telah menerima sejumlah surat, namun banyak yang dinilai tidak valid.
“Beberapa surat bertanggal Desember 2024, padahal kami baru dilantik Desember 2023. Ini jelas janggal dan perlu klarifikasi,” tegasnya.
Berdasarkan verifikasi awal, Tubagus menyatakan hanya sekitar 30 cabor yang dinilai sah memberikan dukungan.
“Sebagian besar surat ditandatangani oleh pengurus non-ketua atau yang masa jabatannya sudah habis. Kami akan memanggil semua pihak untuk klarifikasi menyeluruh,” tambahnya.
Terlepas dari polemik, KONI Sumsel tetap mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Musi Banyuasin. Ada 35 cabor yang diusulkan sesuai standar Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games.
“Kami memiliki tim verifikasi. Jika pengcab suatu cabor hanya ada di beberapa kabupaten/kota, tentu akan kami pertimbangkan. Harus ada sinergi dengan pengprov dan kesiapan wasit, juri, hingga perangkat pertandingan,” jelas Tubagus.
Gubernur Sumsel sendiri disebut telah memberikan arahan agar Porprov kali ini lebih meriah, sportif, dan tanpa praktik jual beli atlet, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.
Kepala Bidang Humas KONI Sumsel, Daeng Suprianto, SH, mengungkapkan bahwa KONI Pusat tidak menemukan berkas mosi tidak percaya dari 53 cabor seperti yang diklaim.
“Ini memunculkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan. Kalau terbukti, kami minta pengurus cabor menyelesaikannya secara internal,” kata Daeng.
Ia mencontohkan kasus pada cabor panahan, di mana surat ditandatangani oleh pengurus lama, padahal ketua aktif saat ini adalah Firdaus Hasbulah.
“Rata-rata yang menandatangani surat adalah sekretaris atau pengurus lama yang tidak lagi menjabat,” pungkasnya
