Palembang – Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) kembali melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan laporan pengaduan ke Kejati Sumsel terkait adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) TA 2022.
Setidaknya, puluhan massa yang dikoordinatori oleh Rahmat Sandi Iqbal SH dan Rahmat Hidayat tersebut mendesak Kejati Sumsl untuk segera menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Kayuagung, Sekwan / Sekretaris DPRD Kab. OKI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. OKI, Kepala BAPPEDA Kab. OKI dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI selaku penguasa anggaran serta pelaksana pada sejumlah kegiatan yang mereka laporkan.
Direktur Eksekuitf SIRA, Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, Korupsi merupakan sebuah laten jahat yang saat ini sudah menjadi kebiasaan dan telah membudaya di jiwa-jiwa para koruptor. Korupsi yang awalnya tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan, tetapi sekarang muncul dengan terang-terangan setelah dianggap sebagai budaya hingga menjadi kebiasaan dan sesuatu hal yang biasa di negeri ini.
Jika dibiarkan, perilaku koruptor ini lambat laun menjadi kelaziman yang dzalim, karena bukan hanya merusak sendi-sendi perekonomian semata, tetapi dapat merusak hingga menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Oleh sebeb itu, hari ini kami sebagai penggiat anti korupsi dari SIRA meminta Kejati Sumsel agar menindaklanjuti laporan kami. Hal ini kami lakukan demi terciptanya tata kelolah pemerintahan daerah yang bersih dari tindak pidana korupsi,” tegasnya, Rabu 31 2023.
Diketahui, sejumlah paket Belanja langsung melalui DPA maupun DPPA SKPD TA 202 yang dilaporkan yakni:
RSUD Kayuagung Kab.. OKI :
- Tersedianya AC Central, denganjumlahanggaran Rp. 1.201.040.000.-
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan, denganjumlahanggaran Rp. 9.411.583.379,-
- PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (OperasionalPelayananRumahSakit), denganjumlahanggaran Rp. 6.525.000.000,-
- Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD (BelanjaOperasi – Belanja Modal), denganjumlahanggaran Rp. 52.250.000.000,-
- Program PemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, denganjumlahanggaran Rp. 21.377.678.379,- (PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota / Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan, Rp. 7.191.238.379,- ) dan (Penyediaanlayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / OperasionalPelayananRumahSakit, Rp. 14.186.440.000,-).
Sekretariat DPRD OKI :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp. 193.369.000,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah anggaran Rp. 944.212.000.-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah anggaran Rp. 721.431.000,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah anggaran Rp. 771.045.000,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, jumlah anggaran Rp. 427.896.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran Rp. 319.500.000,-
- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp. 2.900.000.000,-
- Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp. 427.815.800,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp. 455.880.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp. 1.104.251.000,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah anggaran Rp. 593.300.000,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp. 729.150.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 799.702.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 352.960.000,-
- Layanan Keunagan dan Kesejahteraan DPRD.
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, jumlah anggaran Rp. 36.387.518.501,-
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, jumlah anggaran Rp. 928.220.000,-
- Layanan Administrasi DPRD, Rp. 2.544.293.000,-
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp. 1.684.063.000,-
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan anggaran Rp. 860.230.000,-
- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.414.888.000,-
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan, jumlah anggaran Rp. 760.400.000,-
- Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli, jumlah Anggaran Rp. 828.000.000,-
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
- Pelaksanaan Reses, jumlah anggaran Rp. 6.431.121.000,-
- Fasilitasi Tugas DPRD.
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaaan Tugas DPRD, jumlah anggaran Rp. 34.453.620.300,-
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. OKI :
- Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan, (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 164.529.000,-
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 86.500.000.-
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempauan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota), Jumlah anggaran Rp. 97.515.000,-
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 99.850.000,-
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 76.806.000,-
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 65.096.000,-
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-
BAPPEDA
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 165.572.000,-
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,-
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, jumalah anggaran Rp. 188.780.000,-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp. 209.500.000,-
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp. 114.000.000,-
- Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp. 510.400.000,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,-
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 128.112.000,-
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 238.000.000,-
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan anggaran Rp. 139.500.000,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan anggaran Rp. 118.880.000,-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI :
- PemasaranPariwisataDalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabupaten/Kota, jumlahanggaran Rp. 720.000.000,-
- PelestarianKesenianTradisional yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota (TampilanSanggar Bende Segugukdalam Event / Acara ResmiPemerintah Daerah), jumlahanggaran Rp. 325.980.000,-
- PengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota Pemeliharaan Kawasan di DanauTelukGelam), jumlahanggaran Rp. 180.000.000,-
- Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah (TersedianyajasaPendukungAdminstrasi/TekhnikPelayananPerkantoran&Tersedianyajasakebersihankantor), jumlahanggaran Rp. 155.400.000,-
- PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah, jumlahanggaran Rp. 105.740.000,-
- PengelolaanKebudayaan yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlahanggaran Rp. 101.750.000.
Aksi SIRA pun disambut baik oleh perwakilan dari Kejati Sumsel. Dimana laporan mereka akan segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan. “Apabila sudah memang dilaporkan akan saya sampaikan ke pimpinan, kalau ada kontak nanti bisa dihubungi,” katanya. (Rian)
