Palembang– Ketua Lembaga Buku Merah Sumsel, Budi Alamsyah, menyoroti fenomena menurunnya kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah khususnya pejabat di Banyuasin ketika terjadi efisiensi anggaran. Menurut Budi, hal ini menunjukkan bahwa selama ini banyak pejabat yang “dimanjakan” oleh ketersediaan anggaran besar tanpa diimbangi produktivitas yang sepadan.
Budi menilai, budaya belanja yang boros telah menciptakan ketergantungan psikologis bagi sebagian pejabat. Mereka terbiasa bekerja dengan fasilitas mewah, perjalanan dinas berlebihan, dan proyek-proyek seremonial yang minim dampak nyata.
“Selama ini, banyak pejabat yang kinerjanya justru terlihat ‘sibuk’ karena adanya anggaran yang melimpah. Ada kesan bahwa mereka dimanjakan oleh sistem anggaran yang longgar. Ketika ada kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, tiba-tiba output kerja mereka menurun drastis,” ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).
Ia menambahkan, penurunan kinerja saat anggaran dipotong menjadi bukti bahwa selama ini orientasi kerja lebih berfokus pada penyerapan anggaran daripada pencapaian hasil.
“Efisiensi seharusnya bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Jika kinerja turun hanya karena anggarannya dikurangi, berarti selama ini pekerjaannya memang tidak esensial atau sekadar formalitas belaka,” tegasnya.
Budi menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem evaluasi kinerja yang lebih ketat berbasis hasil (outcome-based), bukan sekadar berdasarkan berapa besar anggaran yang diserap. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak akan lagi dijadikan alasan untuk membenarkan kemalasan atau ketidakprofesionalan dalam bekerja.
Langkah efisiensi anggaran sendiri tengah gencar dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan belanja negara dan mengurangi defisit, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
