Palembang – Kurangnya drainase di Kota Palembang mengakibatkan banjir mengelilingi sebagian Kota. Genangan air yang melanda setidaknya mencapai lutut orang dewasa.
Hal ini terjadi pada 21-22 April 2026, seperti di kawasan KM 10, Simpang empat Polda Demang, KM 5, sekip dan di sejumlah titik lainnya.
Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas warga.
Adanya peristuwa tersebut, menurut mantan Wali Kota Palembang Ir. H. Eddy santan putra dua periode (2003-2013), banjir yang berulang ini bukan semata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan lemahnya pemeliharaan sistem drainase kota.
Palembang sejatinya telah memiliki sistem pengendalian air yang cukup memadai, termasuk jaringan saluran besar dan kolam retensi di sejumlah titik strategis. Ia mencontohkan kawasan Bendung Sekanak yang terhubung dari wilayah RS Siti Fatimah, RSMH, Polda, hingga Basuki Rahmat.
“Di sana ada dua kolam retensi, salah satunya di Talang Aman. Harus dicek, apakah masih mampu menampung air atau tidak. Kalau sistem utama ini berfungsi baik, seharusnya wilayah di sekitarnya tidak mudah tergenang,” ujar Eddy, saat di hubungi wartawab melalui telepon selulernya, Kamis (23/4/2026)
Ia menjelaskan, aliran air dari kawasan tersebut seharusnya mengalir menuju sungai besar dan bermuara ke sungai Musi. Dengan kapasitas Sungai Musi yang besar, menurutnya, potensi banjir semestinya bisa diminimalkan.
“Kalau saluran utama lancar tapi tetap banjir, berarti masalahnya ada di saluran sekunder atau drainase kecil di permukiman. Ini yang sering luput dari perhatian,” katanya.
Eddy juga menyoroti pentingnya normalisasi saluran dan perawatan rutin. Ia menilai, pembangunan infrastruktur seperti pompa air tidak akan efektif tanpa diimbangi pemeliharaan yang konsisten.
“Percuma ada pompa kalau normalisasi tidak dilakukan. Saya juga melihat di lingkungan permukiman, got-got kecil harus dibersihkan rutin, minimal seminggu sekali melalui gotong royong warga,” ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat, Eddy mengaku mengoptimalkan peran “pasukan kuning” dengan dukungan alat berat seperti ekskavator yang siaga 24 jam untuk menangani persoalan drainase.
“Dulu kami siapkan pasukan kuning standby 24 jam. Begitu ada sumbatan atau genangan, langsung ditangani. Itu kuncinya,” kata dia.
Ia menegaskan, secara geografis Palembang tidak seharusnya mengalami banjir besar seperti yang terjadi saat ini, mengingat keberadaan Sungai Musi sebagai jalur utama aliran air. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi pasang air sungai tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
“Kalau Sungai Musi sedang pasang dengan debit tinggi, itu memang harus diantisipasi. Tapi di luar itu, persoalan utama tetap pada pemeliharaan sistem drainase,” ujar Eddy.
Diketahui sebelumnya, pada tahun 2022 Pemkot Palembang juga sempat digugat karena adanya banjir yang melanda kota Palembang selama dua hari dua malam. Akibat peristiwa tersebut banyak warga yabg mengalami kerugian berupa materi bahkan korban jiwa.
Dalam tuntutan Walhi bersama warga saat itu, Pemkot Palembang diwajibkan untuk menyediakan ruang tata hijau, menyediakan kolam retensi, menyediakan tempat tata kelolah sampah dan menyediakan posko tata kelolah sampah serta menggabti kerugian masyarakat.
Akankah Pemkot Palembang akan digugat kembali akibat permasalahan yang sama?..
Bersambung..
