PRABUMULIH – Menjelang rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto pada Maret 2026, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bergerak cepat melakukan penataan wajah kota.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kabel provider internet yang dinilai semrawut dan merusak estetika kota.
Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Effryadi SPSi, mengundang belasan provider ke kantor Dinas Kominfo Kota Prabumulih, jumat 13 februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan pihaknya memberikan tenggat waktu satu minggu kepada seluruh provider internet, untuk segera melakukan penataan kabel di sepanjang jalan protokol dan jalan induk yang akan dilalui tamu penting negara.
“Ada tiga hal mendesak yang harus segera kita selesaikan, yakni persoalan sampah, banner liar, dan kabel yang semrawut. Ini langkah awal kita dalam menata kota sekaligus menyambut kehadiran Presiden RI dalam waktu dekat,” tegas Effri saat memimpin rapat koordinasi di ruang rapat Kominfo Kota Prabumulih.
Menurutnya, penataan difokuskan pada ruas jalan utama yang diperkirakan akan dilalui Presiden, Gubernur, hingga Bupati pada agenda kunjungan di bawah Maret 2026.
Wajah kota, kata dia, harus tampak bersih, rapi, dan representatif sebagai bentuk kesiapan daerah menerima kunjungan kepala negara.
Untuk mencari solusi cepat, Kominfo mengundang belasan provider internet yang beroperasi di Kota Prabumulih. Selain itu, pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga turut diundang guna menyamakan persepsi terkait penataan tiang dan jalur kabel.
“Kita tidak ingin saling menyalahkan. Yang kita inginkan adalah komitmen bersama. Dalam satu minggu ini harus ada perubahan nya di lapangan,” ujarnya.
Effri menambahkan, penataan sementara ini bersifat mendesak demi kepentingan bersama. Namun ke depan, Pemkot akan menyusun tata kelola kabel yang lebih tertib dan terintegrasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kita tunggu upayanya dalam satu pekan kedepan.harapan kita pihak provider melakukan upaya penataan kabel internetnyam Jika tidak diindahkan bisa saja kita putuskan semua kabel yang tidak ada penanggung jawabnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat pemerintah. Ia menilai penataan kabel memang sudah lama menjadi keluhan masyarakat.
“Setelah penataan sementara ini, akan dilanjutkan dengan pembenahan dari sisi perizinan. Tata kelola kabel ini baru solusi sementara, untuk selanjutnya akan terus dilakukan upaya tindak lanjut agar lebih tertib dan teratur,” kata Pebrianto.
Dengan tenggat waktu yang diberikan, Pemkot Prabumulih berharap seluruh pihak dapat menunjukkan itikad baik.
Penataan kota bukan hanya demi kunjungan Presiden semata, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertata bagi masyarakat Kota Prabumulih.
“Harapan kami kehadiran pihak provider mengembangkan usahanya di Kota Prabumulih, dapat memberikan sumbangsih untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Prabumulih melalui retribusi perizinan,”pungkasnya didampingi divisi pengawasan, Suandi.
