Palembang – Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap 12 desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kota Prabumulih awalnya panas kini menjadi redup dan hilang tanpa kabar.
Sebelumnya sempat ramai akan ada aksi demonstrasi terkait dugaan KKN pada Dinas PMD dan realisasi Dana Desa pada 12 Desa di Kota Prabumulih.
Hal ini pun mendapat sorotan LSM Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Korak) sehingga dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan terkait penggunaan Dana Desa pada 12 Desa di Kota Prabumulih yang tidak sesuai.
Melansir dari sejumlah media menurut Irman selaku ketua Korak, dalam penyaluran Dana Desa sangat rentan terjadi penyelewengan sehingga sebagai kontrol sosial pihaknya meminta agar Dana Desa pada Desa tersebut dilakukan audit forensik.
Selain itu, pada Kamis wo Februari 2025 Korak juga akan melakukan aksi demonatrasi besar-besaran ke Kejati Sumsel.
Diketahui, sejumlah desa yang akan dilaporkannya terkait penyaluran Dana Desa TA 2024 nanti yakni :
Desa Jungai Tersalurkan Rp. 867.881.000
Desa Karangan Tersalurkan Rp. 802.549.000
Desa Karang Bindu Tersalurkan Rp. 953.629.000
Desa Karya Mulya Tersalurkan Rp. 867.751.000
Desa Kemang Tanduk Tersalurkan Rp. 831.175.000
Desa Pangkul Tersalurkan Rp. 891.599.000
Desa Rambang Senuling Tersalurkan Rp. 679.699.000
Desa Sinar Rambang Tersalurkan Rp. 1.097.696.000
Desa Talang Batu Tersalurkan Rp. 878.281.000
Desa Tanjung Menang Tersalurkan Rp. 1.065.771.000
Desa Tanjung Telang Tersalurkan Rp. 794.371.000.
Lebih jauh dikatakan, dalam pelaksanaan penyaluran dana desa sangat rentan terjadi Mark- Up, RAB serta adanya dugaan LPJ, SPJ yang tidak sesuai, tidak tranfarans serta adanya dugaan beberapa nota kwitansi belanja yang tidak sesuai realisasinya.
Sehingga diduga pada realisasi kegiatan- kegiatan tersebut terindikasi mengarah pada praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan kerugian Negara.
Namun sayangnya, aksi tersebut hanya bualan semata karena yang awalnya mengundang awak media meliput namun hilang tiada kabar.
Hal ini pun kembali mendapat sorotan dari awak media apa sebenarnya terjadi sehingga aksi demonstrasi tersebut batal diduga terjadinya gratifikasi.
“Diduga sudah ada permintaan dari sana untuk membatalkan,” kata salah satu awak media.
Sementara Kepala Dinas PMD Kota Prabumulih ketika dikonfirmasi terkait apa penyebab batalnya demo tersebut dia menjawab. “Walaikusalam iyo ndo” ujarnya.
