PALEMBANG – Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada 6-7 Desember 2024 di Hotel Emilia Palembang berakhir dengan kegaduhan. Deadlock terjadi setelah pimpinan rapat meninggalkan ruangan, sehingga rapat diambil alih oleh perwakilan dari pengprov cabang olahraga (cabor) dan KONI Kabupaten/Kota.
Para perwakilan, termasuk Wirayudha dari cabor bola tangan, Suparman Roman dari IODI, Ruli dari Judo, dan Dante dari SIWO, memutuskan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada KONI Pusat. Keputusan ini diambil melalui hasil voting yang didukung oleh 44 cabor dan 12 KONI Kabupaten/Kota.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pengprov cabor dan KONI Kabupaten/Kota untuk mengajukan pernyataan mosi tidak percaya. Ini langkah penting untuk mengembalikan kredibilitas KONI Sumsel,” ujar Suparman Roman.
Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Rakerprov ini diwarnai desakan dari para peserta agar pengurus KONI Sumsel memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan audit keuangan selama satu tahun terakhir. Namun, permintaan tersebut tidak dijawab secara memuaskan oleh pengurus KONI.
Lidayanto, salah satu perwakilan peserta rapat, menegaskan bahwa mayoritas cabor dan KONI Kabupaten/Kota kecewa atas minimnya transparansi dan akuntabilitas. “Kita butuh kejelasan. Pertanggungjawaban ini penting sebagai bentuk evaluasi dan dasar perencanaan ke depan,” ujarnya.
Wastu, Sekretaris Squash, menyoroti absennya Ketua Umum KONI Sumsel, Gunhar, yang dianggap krusial untuk menjawab berbagai permasalahan dalam rapat tersebut. “Kehadiran Ketua Umum sangat penting untuk membahas evaluasi dan program kerja ke depan. Tanpa beliau, ini menjadi kendala besar,” tegasnya.
Ketua Umum WI Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap jalannya Rakerprov. Ia menilai ini sebagai puncak krisis kepercayaan para cabor terhadap pengurus KONI Sumsel.
“Penambahan agenda tentang pertanggungjawaban pengurus pada PON Aceh-Sumut tidak mendapat jawaban memuaskan. Maka, kami mendesak segera diadakannya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) untuk mengganti kepengurusan,” ujar Asrul.
Menurutnya, Musorprovlub adalah langkah yang sejalan dengan amanah Rakerprov untuk menyelamatkan kredibilitas organisasi.
Saat dimintai konfirmasi terkait insiden pimpinan rapat meninggalkan ruangan, Sekretaris Umum KONI Sumsel, H. Tubagus Sulaiman, SH., MH., menyampaikan bahwa agenda rapat telah selesai sesuai jadwal. “Memang acara kita selesai sampai jam 12,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Dengan adanya mosi tidak percaya dan desakan Musorprovlub, nasib kepemimpinan KONI Sumsel kini menjadi tanda tanya besar. Para cabor berharap langkah konkret segera diambil untuk mengatasi krisis ini agar roda organisasi dapat kembali berjalan optimal dalam memajukan olahraga Sumsel.
Publik kini menunggu tindak lanjut atas hasil Rakerprov yang penuh gejolak ini. Apakah KONI Pusat akan merespons mosi tidak percaya? Ataukah Musorprovlub menjadi solusi yang akhirnya ditempuh. (*)
